Sistem Kerja Berbasis Teleworking
Surya, 19 September 2016
Artikel: Ferril Irham Muzaki SPd Staf Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Sistem Kerja Berbasis Teleworking
KEMACETAN di Kota Malang benar-benar parafi. Hal ini bisa dibuktikan dengan berkurangnya batas kecepatan dari 60 km/jam menjadi 20-30 km/jam untuk waktu sibuk, banyaknya permasalahan kompleks, seperti parkir liar, keluhan warga terkait perluasan jalan, permintaan warga untuk membuat jalan tol dalam kota.
Ada solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hal ini, dengan teleworking, beserta sistem kerja yang merupakan gagasan Microsoft Corporation, namun perlu regulasi pendukung.
Bagaimana sistem ini bekerja? Pertama, siapkan regulasi pendukung sehingga lebih mudah dalam penerapannya. Jika memungkinkan regulasi ini melibatkan segenap warga yang memerlukan layanan pubiik. Butuh internet plus koneksi kecepatan tinggi via nirkabel.
Kedua, loket-loket yang berkaitan dengan layanan pubiik langsung bersentuh^n dengan warga masyarakat, tak diizinkan untuk teleworking karena kasus yang dihactepi warga berbeda-beda dan perlu keputusan yang unik, namun tetap regulatif.
Ketiga, loket-loket yang tak terkait layanan pubiik bisa diizinkan untuk teleworking. Cara kerjanya, pagi hari seluruh staf presensi fingerprint seperti biasa dengan layanan terintegerasi, seluruh staf bisa presensi di seluruh kantor (integrated) lintas digital, tanpa terikat batas ruang fisik unit kerja dan SKPD.
Kantor sudah meski kosong untuk blusukan, seluruh staf yang tidak terkait dengan layanan pubiik wajib blusukan untuk mencari keluhan warga. Bam sore harinya dipersilakan presensi pulang kerja di kantor.
Pengerjaan dokumen keselumhan dengan cloud computer system, bisa dilakukan dengan menyewa server atau membuat sendiri. Dengan demikian, seluruh pengerjaan dokumen bisa di lapangan tanpa perlu di kantor.
Dengan sistem ini seluruh warga terbantu, pegawai pemkot/pemkab kian dekat dengan warga, serta mampu menerima keluhan langsung. Di satu sisi menghemat biaya bensin dan angkutan kota ke kantor atau unit kerja di pusat kota/pemerintahan, otomatis mengurangi jumlah kendaraan dan bensin yang dihabiskan ke pusat kota/pemerintahan.
