Gubernur: Tidak Ada Pendidikan Gratis
Gubernur: Tidak Ada Pendidikan Gratis, Jawa Pos Radar Malang 17 Maret 2017
Gubernur: Tidak Ada Pendidikan Gratis, Jawa Pos Radar Malang 17 Maret 2017
Jawa Pos Radar Malang 17 Maret 2017
Jawa Pos Radar Malang 17 Maret 2017
MALANG KOTA – Pelajar Pakde Karwo mencontohkan di Kota Malang sebaiknya jangan berharap mendapatkan pendidikan gratis. Sebab, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah menegaskan, tidak ada pendidikan yang gratis. Melainkan, hanya ada pendidikan murah dan
berkualitas.
Itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, setelah mengisi kuliah tamu di Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM), kemarin (16/3). ’’Model baru sekarang ini, tidak ada pendidikan yang gratis,” ujar Karwo, pendidikan di Jerman. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) itu memaparkan, Jerman pernah menerapkan pendidikan gratis. Namun, peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat.
Berbeda kondisinya setelah Jerman menghapus program pendidikan gratis tersebut. Untuk meringankan beban orang tua siswa, Jerman menerapkan subsidi silang. ’’Setelah Jerman menerapkan pendidikan tidak gratis, temyata lebih maju dari sebelumnya,” jelas dia.
Dia berharap, pendidikan di Jatim bisa seperti Jerman. Dengan tidak adanya pendidikan gratis, dia menyatakan, pendidikan bisa lebih maju. “Sebab, sesungguhnya, Jatim maju karena faktor pendidikannya,” imbuh mantan sekretaris daerah Provinsi Jatim itu.
Meski begitu, Karwo menegaskan, pihaknya tetap membantu siswa miskin yang berprestasi. Yakni, mengalokasikan 34 persen anggaran sekolah untuk siswa miskin berprestasi. Dana tersebut dihimpun dari pemerintah pusat sebanyak 50 persen, Pemprov Jatim menyiapkan 30 persen, sedangkan sisanya 20 persen dari kabupaten/kota. Skema bantuan tersebut sudah berjalan di Jatim. Termasuk di Kota
Malang,” kata pejabat berkumis tebal tersebut
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kota Malang dan Kota Batu Adi Prajitno menyatakan, saat ini memang tidak ada
pendidikan yang gratis. ”Beberapa waktu lain, Pakde Karwo menyampaikan perihal tersebut (tidak ada pendidikan yang gratis),” kata Adi.
Menurut Adi, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua siswa. “Bagaimana bisa mendidik generasi yang berpendidikan jika fasilitas tidak bisa diberikan,” tandasnya. Namun, Dia menjelaskan, bukan berarti tidak ada beasiswa. Beasiswa untuk peserta didik yang tidak mampu tetap disiapkan pemerintah. Sebab, beasiswa tersebut yang akan membayarkan biaya pendidikan siswa tidak mampu. “Meskipun tidak mampu, tetap bisa membayar dengan bantuan beasiswa,” jelasnya
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolab (MKKS) Tri Suharno menyatakan, siswa tidak mampu tetap barns bisa sekolah meski tidak gratis. Cara yang digunakan dengan sistem studi silang. “Siswa yang mampu akan membantu siswa yang tidak mampu melalui SPP yang dibayarkan ke sekolah,” terangnya.
Dia mencontohkan SMAN Kota Malang. Menurut dia, pendidikan di Kota Malang berkualitas karena tidak gratis. Namun, siswa yang tidak mampu bisa membayar sebagian saja. Misalnya, dari SPP Rp 200 ribu perbulan, bisa dibayar Rp 100 ribu saja. Bahkan, ada yang diperbolehkan hanya membayar Rp 50 ribu per bulan. Ada pula yang tidak membayar. “Tidak membayar itu bukan berarti gratis. Namun, ditalangi siswa yang mampu,” di tambahnya. (kis/c3/dan)
