Sebelum membacakan seruan, dibacakan kembali tentang apa yang disampaikan Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia pada 30 Agustus 1975. Bung Hatta kala itu menyampaikan pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Prof Dr Hari Wahyono, MPd

Pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut mengajak manusia melaksanakan harmoni dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antarmanusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran dengan kelanjutannya: menentang segala yang dusta.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang atau mencegah kezaliman. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berbuat yang baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki yang salah.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya: membasmi kecurangan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya: menentang segala yang kotor. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya: melenyapkan segala yang buruk.

”Memperhatikan bahwa kegelisahan masyarakat yang makin meluas yang membuat situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja dan bahwa suasana kurang kondusif menjelang Pemilu 2024 yang dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan menyaksikan perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan, kami segenap sivitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan mendalam,” kata Hari.

Gedung Rektorat Universitas Negeri Malang

Menurut Hari, keprihatinan itu terjadi atas perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa.

Oleh karena itu, UM menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024 serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan.

”Juga memelopori netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri) dan menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan capres/cawapres. Presiden harus bisa menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024,” tutur Hari.

Menurut Hari, seruan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian UM terhadap kondisi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. ”Kami tidak memihak kepada salah satu calon. Ini murni seruan untuk perbaikan jalannya reformasi kita. Maka, kami mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan ini. Ini upaya kita mencoba kembali ke rel,” katanya.

Seruan UM tersebut juga disampaikan oleh Sanina (22), mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika semester 8, Universitas Negeri Malang.

”Kami berharap dengan ini ada respons baik dari pemerintah. Agar Presiden bisa bersikap lebih netral dan tindakan terkait lain harus segera diperhatikan, misalnya soal bansos yang harus dikembalikan pada fungsi dan sasaran yang tepat,” katanya.

Sanina menyayangkan bansos dari pemerintah pada 2024 ini lebih tinggi ketimbang saat pandemi lalu. Selain itu, ia mengajak anak-anak muda untuk semakin kritis dan tidak apatis dengan situasi berbangsa dan bernegara saat ini.