{"id":2225,"date":"2017-01-22T23:45:59","date_gmt":"2017-01-23T06:45:59","guid":{"rendered":"http:\/\/kliping.um.ac.id\/?p=2225"},"modified":"2017-01-22T23:45:59","modified_gmt":"2017-01-23T06:45:59","slug":"politik-uang-masih-merajalela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kliping.um.ac.id\/index.php\/politik-uang-masih-merajalela\/","title":{"rendered":"Politik Uang Masih Merajalela"},"content":{"rendered":"
\"Politik

Politik Uang Masih Merajalela. Malang Post 14 Januari 2017<\/p><\/div>\n

Malang Post 14 Januari 2017<\/a><\/p>\n

Politik Uang Masih Merajalela<\/h1>\n

MENGAMATI <\/strong>semakin banyaknya fenomena kecurangan dalam pemilihan umum, Prof. Dr. Drs.H. Suko Wiyono, SH., MH Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang meneliti tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malang. Suko ‘ mengambil sampel Pilkada Kabupaten Malang dalam penerapan sanksinya. Dengan basil penelitian yang menyatakan terdapat 39 pelanggaran yang dilakukan. i Dan yang sangat memprihatirikan, adalah adanya pelanggaran politik uang yang sama sekali belum bisa ditindaklanjuti. \u201cIni dia, politik uang belum bisa ditindak tegas, padahal justru ini yang paling memsak,\u201d tandasnya.<\/p>\n

la sebagai akademisi hukum pun merasa prihatin de\u00ac ngan adanya politik uang yang tidak bisa ditindaklanjuti ini. Dari basil penelitiannya menyebutkan jika faktor alat bukti menjadi faktor utama mandeknya tindaklanjut sanksi dari politik uang.<\/p>\n

Guru besar UM itu mengatakan, jika pan was haras tegas. Tegas dalam pemberian sanksi. la pun berharap di pilkada yang akan datang, faktor pelanggaran politik uang ini bisa diatasi dan ditindaklanjuti dengan baik.<\/p>\n

\u201cMemang Indonesia ini masih belajar demokrasi, namun saya rasa belajar haras didukung dengan semua pihak dan tentunya yang namanya belajar semakin lama haras semakin baik,\u201d tegas Suko. (sin\/oci)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Malang Post 14 Januari 2017 Politik Uang Masih Merajalela MENGAMATI semakin banyaknya fenomena kecurangan dalam pemilihan umum, Prof. Dr. Drs.H. Suko Wiyono, SH., MH Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang meneliti tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malang. Suko ‘ mengambil sampel Pilkada Kabupaten Malang dalam penerapan sanksinya. Dengan basil penelitian yang menyatakan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[3],"class_list":["post-2225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","tag-berita"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t