Terlalu Bonafit, Kampus Asing Tak Cocok di Malang
“Saya kira lompatan kebijakan masuknya PT asing swasta yang bermitra dengan PTS bukan menjadi masalah bagi PTN. Karena untuk Kota Malang saat ini memiliki segmen pasar menengah ke bawah,” ujar Budi kepada Malang Post.
Wakil Rektor 1 UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed. M.Si,
Ia menjelaskan lebih lanjut, untuk perguruan tinggi “bonafit” yang bermitra dengan kampus swasta juga akan berpengaruh dalam pembiayaan.
“Untuk perguruan tinggi di Australia saja, biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sekitar Rp 200-300 juta.
Hal itu, juga tidak berbeda jauh saat kemitraan dengan PTS di Indonesia. Sehingga tidak menjadi pesaing yang signifikan bagi PTN,”terangnya.
Dengan tantangan untuk memajukan kualitas tersebut, diungkapnya jika PTN harus segera berbenah dengan mempersipakan SDM seperti dosen yang berbudaya internasional. Dengan begitu, harus meningkat pula jurnal yang terindeks internasional. Namun diungkapnya jika, persoalan mendasar adalah budaya menulis yang secara umum kurang.
Pendapat yang tidak jauh berbeda juga sampaikan oleh Rektor UMM Drs. H. Fauzan, M.Pd, yang menilai masuknya perguruan tingga swasta asing yang akan bermitra ke Indonesia tentunya harus dicari format yang lebih bijak.
“Kita juga menerima perubahan dan keterbukaan untuk kemajuan pendidikan. Namun untuk kerja sama tersebut, harus ada kebijakan yang tidak tidak merugikan,” beber Fauzan kepada Malang Post.
Fauzan mengatakan lebih lanjut, setiap perguruan tinggi memiliki segmen tersendiri. Menurutnya setiap kebijakan harus disikapi dengan positif. Karena secara keseluruh PTS di Indonesia mampu menyuguhkan program-program yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi asing.
Perlu diketahui, beberpa perguruan tinggi yang akan masuk pada 2018 ini diperkirakan 5-10 kampus asing sudah akan beroperasi di Indonesia melalui kemitraan dengan kampus lokal. Sejumlah kampus asing yang menawarkan diri diantaranya Central Queensland University, University of Cambridge, dan National Taiwan University.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir memastikan akan tetap membatasi perguruan tinggi asing (PTA) yang hendak mendirikan kampus di Indonesia. Rencananya, sebagai permulaan, Kemenristekdikti hanya akan memberikan izin kepada lima hingga 10 PTA.
Nasir mengatakan, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur akses masuk PTA ke Indonesia. Kendati demikian, hingga saat ini belum juga ada PTA yang mendirikan kampusnya di Indonesia. Karena itu, Kemristekdikti akan terus mendorong agar PTA bisa masuk ke Indonesia.
Namun, dia mengatakan, perlu ada beberapa hal yang dipertimbangkan agar kualitas dan mutu pendidikan PTA tersebut setara dengan kampus yang berada di negara asalnya. Selain itu, Kemenristekdikti juga sedang mengatur agar PTA yang datang tidak mematikan PTS dan PTN yang telah berdiri. (eri/oci)
