Dihadiri Prof Mahfud MD, UM Jadi Tempat BPIP Bahas Etika Penyelenggaraan Negara

2 September 2024 | 22:38

Malang (beritajatim.com) – Universitas Negeri Malang (UM) menjadi tempat diadakannya Focus Group Discussion (FGD) tentang Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Etika Sosial dan Pendidikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (2/9/2024).

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof Mahfud MD sebagai guru besar Universitas Islam Indonesia dan serta Garin Nugroho yang merupakan budayawan.

Rektor UM, Prof Hariyono, M.Pd., menyebut bahwa etika penyelenggaraan negara saat ini perlu menjadi sorotan utama. Menurutnya penting membangun etika dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada penyelenggara negara.

Pembukaan FGD yang diadakan BPIP di UM tentang kerapuhan etika penyelenggara negara (Foto: Istimewa)

“Harapannya etika penyelenggara negara tidak berhenti di pidato tetapi mampu mencerminkan nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai nilai realitas tidak hanya sekedar idealitas,” ucap Prof Hariyono.

Menurutnya, ketika berbicara soal etika, baik etika sosial maupun pendidikan harus memiliki knowledge dan punya pengetahuan cukup. Oleh sebab itu, seorang pejabat yang tidak kompeten pasti menimbulkan statement kontroversial.

“Lembaga pendidikan tinggi penting berbicara etika karena dalam beberapa kasus etika itu sebagai bagian dari filsafat ilmu, kunci dari etika adalah sesuatu yang dipertanyakan, sesuatu yang bisa diterima secara rasional, objektif dan argumentatif,” ucap Rektor UM di hadapan forum.

Hariyono menilai Pancasila sebagai falsafah negara. Terkadang masyarakat diminta Pancasilais tetapi penyelenggara negara tidak Pancasilais sehingga kesulitan memaknai etika.

“Pertanyaannya, kalau penyelenggara negara di tempat sepi saja dikawal, bagaimana dekat dengan masyarakat,” ujar Rektor UM dengan kritis.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan bahwa pihaknya merespons isu strategis termasuk edukasi nilai etika penyelenggara negara. “Nantinya hasil FGD memberikan rekomendasi sehingga memandu praktik penyelenggara negara,” jelasnya.

Kemudian Mahfud MD menerangkan tentang TAP MPR yang membahas tentang etika dalam kehidupan bangsa. “Etika itu sederhana, yaitu melakukan kebaikan bukan hanya karena kewajiban,” terang Mahfud MD.

Ia pun menjelaskan dalam TAP MPR membahas tentang etika dalam kehidupan bangsa. Ia memberi contoh era Presiden BJ Habibie. Mahfud menilai BJ Habibie adalah orang yang beretika.

“Apalagi pasca pertanggungjawabannya ditolak DPR. Ia juga tidak mau maju karena itu. Karena fungsi dasar negara adalah melaksanakan konstitusi. Namun, saat ini aturan mudah diubah sewaktu-waktu sesuai keinginan penyelenggara negara. Melanggar etika itu melanggar kepantasan,” ungkapnya.

Dewan Pengarah BPIP RI berharap agar acara diskusi ini dapat memberikan wawasan mendalam dan solusi konkrit terkait etika dalam penyelenggaraan negara. Terkhusus pada bidang sosial dan pendidikan.

“Sebagai bagian dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam memperkuat lembaga negara dan mempromosikan inklusivitas serta keadilan, diskusi yang digelar di UM bersama BPIP ini menjadi momentum penting bagi peningkatan etika di berbagai bidang pemerintahan,” ujar Prof Dr Amin Abdullah. (dan/ian)

Sumber|https://beritajatim.com/dihadiri-prof-mahfud-md-um-jadi-tempat-bpip-bahas-etika-penyelenggaraan-negara