DPRD Kota Malang Usulkan Regrouping Empat Sekolah yang Berdiri di Lahan Milik UM
DPRD Kota Malang Usulkan Regrouping Empat Sekolah yang Berdiri di Lahan Milik UM
Rabu, 18 Nov 2026 | 18:06 WIB
MALANG KOTA, RADAR MALANG – Komisi D DPRD Kota Malang mengusulkan opsi regrouping atau penyatuan sekolah sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi problem penempatan lahan milik Universitas Negeri Malang (UM).
Langkah strategis itu dinilai realistis dan terjangkau secara anggaran. Ketimbang pemkot harus untuk membangun gedung sekolah yang baru dari nol.
Seperti diberitakan, ada empat sekolah yang masih berdiri di lahan milik UM. Yang pertama ada sekolah di bawah naungan Pemprov Jatim. Yakni SMAN 8 Malang.
Sementara sekolah di bawah naungan Pemkot Malang ada SD Negeri Percobaan 1, SD Negeri Sumbersari 3, dan SMP Negeri 4.
Skema pinjam pakai lahan milik UM untuk empat sekolah itu sudah diperpanjang pada 12 November lalu. Dari sebelumnya bakal habis pada April 2027, menjadi lebih panjang sampai 11 November 2028.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menyebut, kebijakan perpanjangan kontrak sewa lahan dengan pihak UM hingga 2028 itu hanya langkah darurat sementara.
Perpanjangan masa sewa itu sebatas menunda pemindahan secara mendadak, karena Pemkot belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun gedung pengganti yang memadai.
”Perpanjangan kontrak itu bagian dari solusi jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, status dan kedudukan aset itu harus segera diperjelas agar persoalannya tidak terus berlarut dan berdampak pada kegiatan belajar siswa,” ujar dia, kemarin (17/11).
Dia menyebut, opsi pembangunan gedung sekolah baru sangat sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Kondisi APBD Kota Malang saat ini jadi dasar utamanya.
Seperti banyak diketahui, banyak daerah yang dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dikurangi. Di sisi lain, proses pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi fisik membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sebagai jalan keluar yang lebih efisien, Suryadi menyarankan pemkot untuk memetakan gedung perkantoran maupun sekolah negeri lain yang status kepemilikan asetnya sudah jelas.
Melalui skema regrouping, pemkot cukup mengalokasikan anggaran untuk biaya renovasi dan penyesuaian ruang kelas agar layak digunakan.
Selain regrouping, opsi penawaran tukar guling aset kepada kementerian terkait di tingkat pusat juga terbuka lebar. Jika skema tukar guling disetujui, lahan dan bangunan eksisting dapat dikelola dan dimanfaatkan pemkot tanpa khawatir digusur.
Sebagai langkah awal, Suryadi mendesak pemkot segera melakukan kajian teknis terkait rencana relokasi maupun penyatuan sekolah tersebut.
Pasalnya, dia juga melihat pemindahan lokasi sekolah berpotensi mengubah peta zonasi penerimaan peserta didik baru yang selama ini menguntungkan warga di lingkungan sekitar.
”Kami siap mendorong komunikasi intensif lintas lembaga antara pemkot, pihak perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Sinergi ini sangat krusial agar proses penyelesaian status lahan berjalan mulus tanpa mengorbankan hak pendidikan seluruh peserta didik,” papar dia. (git/by)
Sumber// https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/2611180005/dprd-kota-malang-usulkan-regrouping-empat-sekolah-yang-berdiri-di-lahan-milik-um?page=all
