Wagub Jamin Gaji Guru Aman

Jawa Pos Radar Malang 6 desember 2016

Jawa Pos Radar Malang 6 desember 2016

Jawa Pos Radar Malang 6 desember 2016

Wagub Jamin Gaji Guru Aman

Honor Boleh Diambilkan dari Dana Bosnas

MALANGKOTA-Semua SMA dan SMK di Kota Malang mulai Januari 2017 resmi diakuisisi Dinas Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sistem administrasi dan aset yang dimiliki sekolah juga berpindah tangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ke Pemprov Jatim.

Ada satu yang tidak perlu dikhawatirkan oleh guru non pegawai negeri sipil (PNS), yakni gaji mereka yang akan tetap aman meskipun ada pengalihan. Selama ini memang sempat ada kekhawatiran terkait gaji guru non-PNS. Hal itu karena selama
ini gaji guru non-PNS diambilkan daerah (bosda) yang dikeluarkan Pemkot Malang.

Nah, karena pengelolaan SMA dan SMK dialihkan menjadi wewenang provinsi sehingga bosda untuk SMA dan SMK dihapus oleh Pemkot, membuat para kepala sekolah sempat khawatir tidak bisa menggaji gurunon-PNS. Namun, menurut
Wakil Gubernur Provinsi Jatim Syaifullab Yusuf, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Ungkapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pembukaan simposium internasional yang diselenggarakan oleh Institute of Certified Management
Accountant (ICMA), Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), kemarin (5/12).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini berharap sekolah tidak perlu ambil pusing tentang gaji guru honorer. “Gaji guru non-PNS bisa diambil dari dana bantuan
operasional sekolah nasional (bosnas) dan itu sudah disetujui menteri,” katanya kepada wartawan. Untuk diketahui, sebelumnya, dana bosnas tidakboleh
dibuat untuk menggaji guru.

Dia melanjutkan, jika ada pemkot atau pemerintah kabupaten (pemkab) yang meng-
alokasikan anggaran untuk mendukung pendidikan SMA dan SMK, itu akan menjadi lebih baik. “Kalau ada bantuan dari pemkot atau pemkab, mungkin sekolah bisa gratis,” jelasnya. Uang dari pemkot dan pemkab itdak dilarang untuk membantu pendidikan setempat. Mungkin bentuknya menurut dia bisa berupa hibah.

Saat disinggung perihal moratorium Ujian Nasional (UN), Gus Ipul slap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pihaknya sedang melakukan persiapan. Jika harapan dari pemerintah pusat ada inovasi baru dalam evaluasi pendidikan, Pemprov Jatim juga akan mengusahakan. “Jika memungkinkan, Jatim akan melaksanakan ujian dengan berbasis keatifan lokal Jatim,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi Prof H Mohamad Nasir PhD Akyang hadir dalam acara tersebut menambahkan, moratorium Ujian Nasional (UN), akan dibabas dengan presiden dalam rapat pada hari Minggu. Seandaianya terjadi moratorium
dalam UN, Nasir menyatakan, akan ada penyesuaian dalam penerimaan perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu karena UN selama ini menjadi pertimbangan untuk penerimaaan mahasiswa baru. “Jika keputusan moratorium tidak ada, maka proses penerimaan calon mahasiswa juga seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sesungguhnya, harapan dari upaya moratorium ini agar pendidikan di Indonesia memiliki standar jelas dan dapat diterima semua sekolah. “Namun, semua kebijakan tersebut, akan berlandaskan pada basil rapatpresiden, terkait moratorium,” terangnya.

Dalam kesempaan itu, Nasir juga menyampaikan upat yanya untuk mendukung
perkembangan pendidikan vokasi. Nasir menyampaikan, jika dulu persyaratan mendirikan vokasi, yaitu barns ada minimal enam dosen, sekarang dirubah menjadi tiga dosen saja dan tiga dari dari pelaku industri. (kis/c3/riq)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *